SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Audiensi antara Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Sumenep dengan DPRD serta sejumlah OPD, Selasa (26/8/2025), memunculkan pengakuan mengejutkan dari Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep.
Kepala Dinsos, Mustangin, secara terbuka mengakui bahwa masih banyak penerima lama bantuan sosial (bansos) yang seharusnya sudah dicabut haknya namun tetap menikmati bantuan.
Masalah tersebut, kata Mustangin, menjadi salah satu penyebab data bansos kerap tumpang tindih dan memicu ketidakadilan di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tahu ada oknum yang memanfaatkan situasi ini. Banyak penerima lama yang seharusnya sudah tidak layak, tetapi haknya belum dicabut dan mereka tetap menerima bantuan,” ujarnya.
Mustangin pun tidak menutup mata bahwa kecurangan serupa masih terjadi di berbagai desa. Ia berharap mahasiswa ikut berperan aktif dalam pengawasan agar kasus semacam itu bisa segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.
“Kami berharap ada bantuan dari mahasiswa untuk melaporkan melalui fasilitas yang sudah tersedia,” tambahnya.
Pernyataan itu langsung menuai reaksi keras dari perwakilan mahasiswa. Koordinator Aliansi BEM Sumenep, M. Salman Farid, menilai pengakuan tersebut menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah dalam melakukan evaluasi.
“Lucu ketika pemerintah tahu ada kecurangan tapi tidak segera ada gerakan. Kami siap turun langsung untuk menelusuri siapa yang layak dan siapa yang tidak,” tegas Salman.
Hal senada disampaikan M. Rofiqul Mukhlisin, yang menilai pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada laporan dari masyarakat atau mahasiswa. Menurutnya, sudah seharusnya Dinsos melakukan pembaruan data secara berkala tanpa menunggu laporan.
Sementara itu, Ach. Fadlan Masykuri menyoroti kondisi di kepulauan Kangean yang masih jauh dari pemerataan bantuan. “Masih banyak warga tinggal di rumah tidak layak huni, tapi belum pernah tersentuh bansos,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Aliansi BEM Sumenep mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari data penerima bansos, peran pendamping sosial hingga akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Salman menutup pernyataannya dengan janji bahwa mahasiswa akan terus mengawal persoalan bansos ini.
“Selagi masih ada ketimpangan dan ketidakadilan, haram hukumnya bagi kami untuk tunduk dan diam,” pungkasnya.
