SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Aktivis Gerakan Republik, Faynani, menilai Kepala Puskesmas Guluk-Guluk kecolongan menyusul kasus pungutan liar (pungli) dalam penerbitan surat rujukan BPJS yang menyeret oknum pegawai. Padahal, kampanye anti pungli telah digencarkan di lingkungan pelayanan kesehatan tersebut.
“Praktik seperti ini jelas mencoreng integritas Puskesmas. Masyarakat dirugikan untuk layanan yang seharusnya gratis,” kata Faynani, Sabtu (21/2/2026).
Ia menegaskan, pimpinan tidak bisa lepas tangan atas kasus tersebut. Menurutnya, terungkapnya praktik pungli menunjukkan sistem pengawasan internal kecolongan.
“Kalau sampai kecolongan, berarti ada yang tidak beres dalam sistem pengawasan. Kapus harus bertanggung jawab karena integritas lembaga ada di bawah kendalinya,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Puskesmas Guluk-Guluk, dr. Sari Yuli Yarti, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungli. Ia memastikan seluruh layanan harus berjalan profesional, transparan, dan bebas dari pungli.
“Kami tidak akan mentolerir segala bentuk pungli. Jika terbukti, akan kami tindak sesuai aturan,” ujarnya.
Pengawasan internal, lanjutnya, telah diperketat. Seluruh pegawai diwajibkan bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan koordinasi aktif bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. Ia juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat sebagai bentuk transparansi.
Beberapa hari lalu, Puskesmas Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan setelah oknum pegawai berinisial I tersangkut kasus pungli dalam pengurusan surat rujukan BPJS.
Lebih lanjut Faynani menilai kasus tersebut menjadi alarm serius bagi manajemen puskesmas. Menurutnya, kampanye anti pungli tidak cukup sebatas slogan jika pengawasan masih kecolongan di lapangan.
Ia bahkan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Puskesmas Guluk-Guluk.
“Kalau terbukti ada pembiaran atau toleransi terhadap oknum, maka pimpinan harus bertanggung jawab secara administratif. Tidak menutup kemungkinan perlu ada pencopotan jabatan demi menjaga integritas pelayanan publik,” ujarnya.
Faynani menegaskan bahwa langkah tegas tidak cukup hanya menyasar pelaku di lapangan, melainkan juga harus menyentuh aspek kepemimpinan dan tanggung jawab struktural di tubuh puskesmas.
“Jangan hanya berhenti pada oknum. Ini soal kepemimpinan dan komitmen. Integritas Puskesmas harus diselamatkan agar kepercayaan masyarakat tidak semakin tergerus,” pungkasnya.
