Berita

Jatim Raih Penghargaan BPH Migas, Khofifah Tegaskan Tata Kelola BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

81
×

Jatim Raih Penghargaan BPH Migas, Khofifah Tegaskan Tata Kelola BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, diwakili Kepala Dinas ESDM Aris Mukiyono, menerima cenderamata penghargaan dari BPH Migas atas peran aktif Jatim dalam penerbitan Surat Rekomendasi BBM melalui Aplikasi XStar, Selasa (30/12/2025) di Jakarta. Foto/Fer.

SURABAYA | KLIKTIMES.ID – Memasuki awal 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menorehkan prestasi di sektor energi. Pada penghujung 2025, Pemprov Jatim menerima penghargaan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) atas perannya dalam penerbitan Surat Rekomendasi pembelian BBM Tertentu (JBT) dan BBM Khusus Penugasan (JBKP) melalui Aplikasi XStar.

Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, diwakilkan oleh Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono, pada acara Apresiasi BPH Migas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (30/12/2025) malam.

Khofifah menyebut penghargaan ini sebagai hasil sinergi kuat antara Pemprov Jatim, BPH Migas, dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, penghargaan ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola BBM bersubsidi, agar tepat guna bagi masyarakat yang berhak.

“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tidak melenceng dari sasaran, khususnya bagi petani, nelayan, dan sektor sosial lainnya,” ujar Khofifah.

Jatim tercatat sebagai provinsi dengan aktivitas ekonomi tinggi, sehingga kebutuhan energi juga besar. Tahun 2025, kuota BBM di Jatim ditetapkan BPH Migas sebesar 2,7 juta KL untuk JBT dan 4,3 juta KL untuk JBKP, dengan realisasi penyaluran masing-masing 2,24 juta KL dan 3,21 juta KL.

Pemprov Jatim mendorong digitalisasi melalui Aplikasi XStar untuk memperkuat tata kelola, dengan koordinasi intensif dan pendampingan teknis ke pemerintah kabupaten/kota. Sinergi lintas level pemerintahan ini juga memastikan keamanan pasokan, keandalan stok, dan transparansi penyaluran.

Khofifah menegaskan, Jatim komitmen mendukung kebijakan nasional energi, terutama pengawasan BBM dan pengangkutan gas bumi di sektor hilir, agar subsidi energi benar-benar memberikan manfaat adil bagi masyarakat.

“Dengan tata kelola akuntabel dan sinergi lintas pemerintahan, ketersediaan energi di Jatim tetap tepat sasaran dan berkeadilan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *