JAKARTA | KLIKTIMES.ID – Ikatan Keluarga Mahasiswa Madura Jakarta (IKMM Jakarta) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan adanya bekingan oknum aparat kepolisian terhadap sejumlah praktik ilegal di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Koordinator lapangan aksi, Gozali, menyampaikan bahwa berbagai praktik ilegal di Sumenep dinilai masih marak dan terkesan berjalan tanpa hambatan. Ia menduga kondisi tersebut terjadi karena adanya jaminan keamanan dari oknum aparat penegak hukum.
“Banyak praktik ilegal di Sumenep yang seolah aman-aman saja. Kami menduga kuat ada bekingan dari oknum aparat sehingga kegiatan tersebut terus berjalan tanpa tindakan tegas,” ujar Gozali dalam orasinya.
Ia menyebut sejumlah praktik yang disorot, di antaranya produksi dan peredaran rokok ilegal, tambang galian C ilegal, hingga dugaan pungutan liar dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Menurutnya, kepolisian seharusnya bertindak tanpa pandang bulu terhadap setiap pelanggaran hukum.
“Kepolisian harusnya hadir sebagai penegak hukum yang tegas dan adil. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara,” katanya.
Gozali juga menyinggung dugaan adanya pengamanan perkara melalui suap sehingga sejumlah kasus disebut tidak tuntas proses hukumnya.
“Selain itu, ada dugaan pengamanan perkara yang diselesaikan dengan suap. Ini tentu mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” imbuhnya.
Atas dasar itu, IKMM Jakarta meminta Mabes Polri turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polres Sumenep. Mereka mendesak Kapolri segera mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Dalam tuntutannya, IKMM Jakarta meminta Kapolri mencopot Kapolres Sumenep, Anang Hardiyanto, karena dinilai gagal melakukan pengawasan terhadap anggota yang diduga terlibat dalam praktik bekingan rokok ilegal, galian C ilegal, serta pungli pembuatan SIM.
Selain itu, mereka juga mendesak agar dilakukan penyelidikan terhadap dugaan aliran dana pengamanan kegiatan ilegal, audit terhadap proses penerbitan SIM, hingga pencopotan Kasatlantas Polres Sumenep apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polres Sumenep maupun Mabes Polri terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.
