JAKARTA | KLIKTIMES.ID – Penguatan ketahanan pangan nasional dinilai tidak bisa berjalan secara parsial. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap program benar-benar berdampak langsung kepada petani.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Selasa (24/2/2026), usai menghadiri Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2026 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Chainur menegaskan, forum tersebut bukan sekadar agenda rutin tahunan melainkan momentum strategis untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan pembangunan pertanian ke depan.
“Koordinasi ini sangat krusial agar program pusat selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah. Sumenep memiliki sektor pertanian yang cukup besar, sehingga sinkronisasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan pertanian 2026 harus dirancang dengan pendekatan yang presisi dan responsif terhadap kondisi lokal. Ia menekankan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran.
“Anggaran memang penting, tetapi bukan satu-satunya kunci. Kalau data tidak akurat, infrastruktur belum siap dan SDM belum diperkuat, maka program tidak akan maksimal,” tegasnya.
DKPP Sumenep, lanjut Chainur, akan memperkuat basis data pertanian, meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaan program berjalan efektif.
“Karena itu, kami ingin memastikan seluruh komponen pendukung benar-benar siap sebelum program dieksekusi,” katanya.
Ia juga menyoroti peran penting penyuluh pertanian sebagai ujung tombak di lapangan. Penyuluh, kata dia, menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil petani.
“Penyuluh harus aktif dan adaptif. Informasi program harus sampai ke petani secara utuh dan tepat sasaran. Jangan sampai ada kebijakan bagus tetapi tidak dipahami di tingkat bawah,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas mulai dari penguatan sinergi pusat-daerah, optimalisasi sarana dan prasarana pertanian hingga pemanfaatan lahan agar produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga berorientasi ekspor.
Penguatan hilirisasi komoditas seperti kelapa, mente, tebu, kopi dan kakao juga menjadi perhatian serius.
“Kita tidak boleh berhenti di produksi bahan mentah. Hilirisasi harus diperkuat agar petani mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dengan begitu, kesejahteraan mereka bisa meningkat,” ucapnya.
Pejabat yang masuk tiga besar calon Sekda tersebut menambahkan, pemanfaatan teknologi modern menjadi keniscayaan di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pasar.
“Teknologi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita harus mendorong pertanian yang efisien, produktif dan berkelanjutan. Kalau ini berjalan baik, swasembada pangan bukan sekadar target tetapi kenyataan,” katanya optimistis.
Sebagai tindak lanjut, DKPP Sumenep akan menyusun langkah teknis di tingkat daerah, termasuk memperkuat pendampingan petani serta mengoptimalkan program prioritas.
“Ini bukan hanya program administratif. Ini momentum transformasi pertanian yang nyata. Kami ingin hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya para petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan,” pungkasnya.
