SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Gerakan Pemuda Republik (GPR) melayangkan surat pemberitahuan demonstrasi kepada Polres Sumenep terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Puskesmas Guluk-Guluk.
Dalam surat tersebut, GPR menyampaikan rencana aksi akan digelar pada Selasa, 24 Februari 2026, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Titik aksi direncanakan berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.
Adapun tuntutan yang akan disuarakan dalam demonstrasi itu meliputi transparansi dan penindakan terhadap dugaan pungli di Puskesmas Guluk-Guluk. Selain itu, massa aksi juga menyoroti sikap Kepala Puskesmas yang dinilai menoleransi oknum pegawai dalam kasus tersebut. Bahkan, dalam poin tuntutan, GPR mempertanyakan apakah oknum yang bermasalah akan dipecat atau justru kepala puskesmas yang harus dicopot.
Ketua GPR, A. Nurdin Faynani, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial agar pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, berjalan transparan dan bebas dari praktik menyimpang.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti di isu semata. Harus ada kejelasan, apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak. Jika benar, tindak tegas. Jika tidak, buka semuanya ke publik,” tegas Faynani.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dicederai oleh praktik pungutan di luar ketentuan.
“Puskesmas itu tempat orang mencari kesembuhan, bukan tempat menambah beban. Kalau ada biaya di luar aturan, itu harus dijelaskan secara transparan,” ujarnya.
Faynani menambahkan, aksi yang akan digelar bukan bertujuan menyerang individu, melainkan mendorong evaluasi sistem secara menyeluruh di internal puskesmas maupun pengawasan dari dinas terkait.
“Kami tidak sedang memburu orang per orang. Kami ingin sistemnya dibenahi. Jangan sampai praktik seperti ini dianggap biasa dan dibiarkan berulang,” katanya.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep tidak bersikap pasif terhadap laporan dan aspirasi masyarakat.
“Dinkes harus hadir sebagai pengawas dan pembina. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran. Respons cepat itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Faynani menyebut transparansi sebagai kunci utama untuk meredam polemik.
“Kalau semuanya dibuka secara terang-benderang, masyarakat bisa menilai dengan objektif. Transparansi itu bukan ancaman, justru cara terbaik menjaga marwah institusi,” tandasnya.
Ia berharap sebelum aksi digelar, pihak terkait dapat memberikan klarifikasi resmi agar persoalan tidak semakin melebar.
“Harapan kami sederhana, ada kejelasan dan ada keberanian untuk mengambil keputusan. Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya tanpa jawaban,” pungkas Faynani.
