SUMENEP – Pengusaha muda sekaligus pengamat kebijakan publik, Fauzi As, melontarkan kritik pedas terhadap Festival Desa Wisata 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Menurutnya, program tersebut lebih condong sebagai ajang “bagi-bagi kerjaan” ketimbang upaya serius memajukan pariwisata. Ia menyebut festival ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang dekat dengan kekuasaan.
“Festival desa wisata itu bukan alat promosi pariwisata. Itu cuma ajang bagi-bagi kerjaan untuk eks tim sukses Bupati,” ujar Fauzi As kepada Klik Times, Ahad (22/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti minimnya dampak nyata dari program-program wisata yang selama ini digarap Pemkab Sumenep. Fauzi mempertanyakan wisata mana yang benar-benar berkembang karena intervensi pemerintah.
“Publik bisa menilai sendiri. Mana wisata yang dikelola pemerintah dan terbukti berkembang, Lombang, Slopeng. Coba tunjukkan bukti nyata bukan angka statistik buatan,” bebernya.
Fauzi menyebut promosi pariwisata seharusnya berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tanpa itu, ia menilai program hanya bersifat seremonial dan pemborosan anggaran.
“Kalau tidak berdampak pada ekonomi warga, itu artinya hanya seremonial. Ujung-ujungnya buang-buang anggaran,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan transparansi dalam pengelolaan anggaran kegiatan pariwisata. Menurutnya, pemerintah daerah wajib membuka akses publik terhadap rincian anggaran program tersebut
“Transparansi anggaran sangat penting. Jangan sampai kegiatan pariwisata hanya jadi kedok untuk menguras APBD tanpa manfaat nyata,” tambahnya.
Fauzi bahkan menyebut ada dua kemungkinan motif di balik festival tersebut. Pertama, hanya alat ekspos media belaka. Kedua, bisa jadi ajang ‘bagi-bagi’ anggaran di tingkat kecamatan.
“Kalau itu dipakai kecamatan, UMKM bisa curiga karena selama ini hanya jadi alat liputan. Atau, mungkin memang ini cuma event bagi-bagi anggaran,” tuturnya.
Ia juga menyoroti bahwa anggaran sektor pariwisata selama beberapa tahun terakhir cukup besar, namun hasilnya belum terlihat jelas di lapangan. Masyarakat disebut belum merasakan dampaknya.
“Publik makin tidak percaya pada program pariwisata pemerintah. Karena hasilnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Fauzi berharap Pemkab Sumenep mulai mengubah arah kebijakan pariwisata. Fokus utamanya, kata dia, harus pada pembangunan ekonomi warga bukan hanya seremonial.
“Fokuskan pada dampak ekonomi riil bagi masyarakat. Itu baru promosi pariwisata yang benar,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berusaha mendapatkan konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait tudingan keras yang dilontarkan tersebut.
