SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menjadi sorotan publik. Unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut diduga menyajikan makanan yang tidak layak konsumsi bagi siswa.
Sejumlah elemen masyarakat menyampaikan kritik terkait kualitas makanan yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan, bahkan berpotensi mengabaikan aspek keamanan pangan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran, mengingat program MBG dirancang sebagai intervensi pemerintah untuk meningkatkan status gizi peserta didik.
Keluhan datang dari berbagai pihak, mulai dari tenaga pendidik hingga wali siswa. Seorang guru yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa makanan yang diterima siswa dalam kondisi kurang baik.
“Ikannya bau dan kacangnya apek,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya persoalan pada kualitas bahan pangan atau proses pengolahan dan distribusi. Dalam konteks program gizi, aspek ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan kesehatan penerima manfaat.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh wali siswa. Salah satu wali murid berinisial B mengaku resah lantaran makanan yang disediakan kerap tidak dikonsumsi oleh siswa.
“Areyah beremma SPPG Luk-Guluk mak sajen salbut,” tuturnya dalam bahasa Madura, yang mencerminkan kekecewaan terhadap kualitas sajian.
Wali siswa lainnya, berinisial A, turut menyampaikan hal senada. Ia bahkan mengaku telah membagikan kondisi tersebut melalui pesan WhatsApp sebagai bentuk keprihatinan.
“Menu MBG makin tak karu-karuan,” ungkapnya.
Ditambah pula, wali siswa berinisial M juga mengeluhkan hal yang sama. Ia bahkan mendesak agar dapur MBG tersebut ditutup apabila kondisi tidak segera diperbaiki.
“Totop peih mun enga’ reyah,” keluhnya.
Rangkaian keluhan tersebut memperlihatkan adanya indikasi persoalan sistemik dalam pelaksanaan program MBG di tingkat operasional, khususnya terkait pengendalian mutu bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah.
Padahal, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola di lapangan. Tanpa pengawasan yang memadai, program yang bertujuan mulia ini berisiko tidak mencapai sasaran, bahkan dapat menimbulkan dampak sebaliknya.
Di sisi lain SPPG Guluk-Guluk yang berada di bawah naungan Yayasan Dakwah Sosial Bani Ishak sebelumnya sempat diberhentikan sementara. Penghentian tersebut berkaitan dengan persyaratan administratif, khususnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang masih dalam tahap perbaikan.
Fakta ini menambah catatan penting terkait kesiapan operasional unit pelaksana program. Evaluasi menyeluruh dinilai menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada standar keamanan pangan dan kualitas layanan.
Masyarakat berharap pemerintah dan pihak pengelola segera melakukan pembenahan. Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat menjadi kunci agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi siswa.
Jika tidak segera ditangani, persoalan ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah, sekaligus membuka risiko terhadap kesehatan peserta didik sebagai penerima manfaat utama.
Sementara itu, Kepala SPPG Guluk-Guluk, Qiwam MH, saat dikonfirmasi Klik Times melalui pesan WhatsApp belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.
Di sisi lain, Ketua Koordinator Wilayah SPPG Guluk-Guluk, Moh. Khalilurrahman Hidayatullah, saat dikonfirmasi menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan kepada pihak kepala dapur sebagai penanggung jawab teknis di lapangan.
