SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Wacana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Madura kembali mendapat sorotan tajam. Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya menilai pemerintah belum menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal kebijakan strategis tersebut terutama setelah dua seminar besar terkait KEK berlangsung tanpa kehadiran pejabat penting.
Dua agenda itu digelar pada November 2025, masing-masing di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya dan Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura. Kedua forum tersebut diharapkan menjadi ruang bertemunya akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk menyatukan visi mengenai arah KEK Madura.
Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Forum yang menghadirkan pakar, aktivis, dan berbagai elemen masyarakat itu berlangsung tanpa kehadiran pejabat kunci yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan KEK.
Di UINSA Surabaya, seminar bertema “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau dan Arah Baru Pertumbuhan Ekonomi Madura” tidak dihadiri Gubernur Jawa Timur maupun Kapolda Jawa Timur, meski keduanya sebelumnya dijadwalkan memberikan arahan.
Ketidakhadiran tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksinkronan visi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terkait pembangunan KEK.
Hal serupa kembali muncul dalam seminar di UNIBA Madura, Sumenep. Acara bertema “Green Economy dan Tantangan Ekologis dalam Perencanaan KEK Madura” itu juga berlangsung tanpa kehadiran pejabat utama daerah. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang dijadwalkan membuka acara tidak hadir, meski undangan telah dikirimkan jauh hari sebelumnya.
Ketua MPR Madura Raya, M. Darol, menilai ketidakhadiran pejabat di dua forum strategis ini menunjukkan persoalan mendasar dalam komunikasi kebijakan antara pemerintah daerah dan provinsi.
Ia menyebut forum akademik seperti ini penting karena menjadi ruang untuk membaca tantangan, peluang, serta kesiapan daerah menuju KEK Madura.
“Kami belum tahu apakah beliau berhalangan atau ada agenda lain. Tidak ada keterangan resmi,” kata Darol sapaan akrabnya kepada Kliktimes.id, Jum’at (14/11/2025).
Menurut Darol, kehadiran pejabat strategis diperlukan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan membuka ruang dialog yang sehat dengan publik. Tanpa kehadiran langsung para pengambil kebijakan, proses konsolidasi gagasan serta penyusunan arah pembangunan menjadi terhambat.
“Ini bukan sekadar soal datang atau tidak datang. Pemerintah perlu menunjukkan keseriusan dalam membangun ruang dialog agar arah KEK jelas dan realistis,” ujarnya.
Ia menyebut, wacana KEK selama ini cenderung bergulir pada level politis, namun belum diturunkan menjadi langkah konkret yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Madura. Tanpa perencanaan yang matang dan partisipasi publik, KEK berpotensi menjadi slogan pembangunan tanpa dampak nyata.
Darol juga menekankan pentingnya prinsip ekonomi hijau (green economy) dalam perencanaan KEK. Menurutnya, Madura tidak boleh dijadikan arena eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok. Pembangunan KEK harus berjalan seimbang antara investasi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
“Kalau orientasinya hanya pada korporasi atau elit tertentu, maka masyarakat luas sulit merasakan manfaatnya. KEK harus dibangun dengan regulasi yang berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Darol menilai minimnya kehadiran pejabat merupakan sinyal bahwa koordinasi antar level pemerintahan belum solid. Padahal, konsistensi kehadiran pejabat dalam forum strategis adalah indikator bahwa pemerintah benar-benar memiliki komitmen terhadap masa depan KEK Madura.
“Transparansi, komunikasi, dan partisipasi publik adalah fondasi. Tanpa itu, KEK hanya akan menjadi konsep di atas kertas,” imbuhnya.
Meski begitu, Darol mengatakan masyarakat Madura tetap menaruh harapan besar pada KEK sebagai salah satu jalan keluar dari ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut. Ia berharap pemerintah ke depan lebih terbuka dan bersedia hadir dalam forum-forum strategis.
“Kami tidak menuntut banyak. Cukup hadir, mendengar dan berdialog bersama masyarakat. Itu saja sudah menunjukkan bahwa pemerintah serius memikirkan masa depan Madura,” tutupnya.
