SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Sejumlah organisasi mahasiswa di Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam Cipayung Plus bersiap menggelar aksi solidaritas terkait tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, korban demonstrasi di Jakarta.
Affan dilaporkan tewas setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada Kamis (28/8/2025). Peristiwa ini menambah panjang catatan dugaan kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil dan memicu gelombang protes di berbagai daerah.
Sebagai bentuk respon, mahasiswa Cipayung Plus Sumenep menggelar konsolidasi akbar di Taman Bunga Sumenep, Jumat malam (29/8/2025) pukul 20.00 WIB. Konsolidasi ini menjadi langkah awal persiapan aksi solidaritas yang akan mereka lakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gerakan tersebut digalang oleh empat organisasi besar mahasiswa: PMII, IMM, HMI, dan GMNI. Mereka menegaskan, tragedi Affan bukan sekadar kehilangan satu nyawa, melainkan juga tamparan keras bagi nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi di Indonesia.
Ketua Umum PC IMM Sumenep, Moh. Ridho Ilahi Robbi, menegaskan agar aparat tidak merasa kebal hukum.
“Jika aparat masih merasa kebal hukum dan terus melakukan kekerasan, jangan salahkan jika kemarahan rakyat suatu hari nanti tak bisa lagi dibendung. Jangan sampai amarah rakyat membakar negeri ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, menyebut tragedi Affan sebagai luka mendalam bagi bangsa.
“Tragedi ini bukan sekadar kehilangan satu nyawa, tetapi juga tamparan keras terhadap nilai keadilan. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan rasa aman. Kami mengecam keras tindakan represif kepolisian,” ujarnya.
Ketua Cabang PMII Sumenep, Khoirus Soleh, menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hak-hak rakyat.
“Demonstrasi adalah hak yang dijamin konstitusi. Namun, dalam kasus ini, hak-hak itu justru diinjak-injak aparat. Kehilangan nyawa tidak bisa ditukar dengan apapun. Kami akan terus mengawal isu kemanusiaan melalui aksi solidaritas,” ucapnya.
Dari HMI, Ketua Cabang Faishol Ridho menilai peristiwa ini menegaskan lambannya reformasi di tubuh Polri.
“Tindakan aparat menunjukkan belum adanya reformasi institusi Polri yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi semakin lemah. Ini jelas berbahaya bagi demokrasi, terutama dalam penghormatan terhadap HAM,” tandasnya.
