SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur menyoroti kerusakan jalan akses Pelabuhan Masalembu, Kabupaten Sumenep, yang tak kunjung diperbaiki meski telah berlangsung bertahun-tahun.
Kondisi ini dinilai sebagai bentuk lambannya respons Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, terutama terhadap wilayah kepulauan yang memiliki ketergantungan tinggi pada akses transportasi laut.
Sekretaris BEM Nusantara Jawa Timur, Moh. Syauqi, menilai persoalan tersebut bukan sekadar infrastruktur rusak, melainkan mencerminkan ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Ini bukan hanya soal jalan rusak. Ini soal keadilan pembangunan. Wilayah kepulauan seperti Masalembu seharusnya menjadi prioritas karena sangat bergantung pada akses transportasi laut,” kata Syauqi, Sabtu (28/3/2026).
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bisa lepas tangan, mengingat kewenangan pengelolaan pelabuhan berada di tingkat provinsi.
“Kalau kewenangannya di provinsi, maka tanggung jawabnya jelas. Jangan sampai masyarakat terus menanggung risiko keselamatan hanya karena lambannya respons pemerintah,” tegasnya.
Diketahui, jalan menuju Pelabuhan Masalembu merupakan akses utama mobilitas warga dan distribusi logistik. Namun kondisinya rusak parah, dipenuhi lubang, dan membahayakan pengguna.
Warga setempat terpaksa tetap melintasi jalan tersebut karena tidak ada alternatif lain. Padahal, pelabuhan menjadi jalur vital yang menghubungkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat kepulauan.
“Pelabuhan ini urat nadi kami. Tapi kondisinya sangat memprihatinkan dan membahayakan,” ujar Hasan, warga Masalembu.
Kerusakan yang berlangsung lama ini dinilai memperparah beban masyarakat, terutama saat mobilitas meningkat seperti pada momen mudik dan arus balik Lebaran.
BEM Nusantara Jawa Timur pun mendesak Gubernur Jawa Timur segera mengambil langkah konkret. Syauqi menekankan, perbaikan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan tidak boleh lagi ditunda.
“Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan menghadapi risiko setiap hari. Ini menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka,” tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, BEM Nusantara Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berhenti pada sorotan, tetapi juga akan turun langsung mengawal aspirasi masyarakat Kepulauan Masalembu agar mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi.
“Kami akan mengawal langsung keluhan masyarakat Masalembu ini sampai ada langkah nyata dari pemerintah. Jangan sampai suara warga kepulauan terus diabaikan, karena ini menyangkut hak dasar dan keselamatan mereka,” tegas Syauqi.
