OPINI | KLIKTIMES.ID – Politik lokal selalu memiliki panggungnya sendiri. Di balik proses administratif yang tampak formal dan prosedural, sering tersimpan pertarungan pengaruh yang justru lebih menentukan arah kekuasaan. Seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Sumenep menjadi contoh bagaimana persepsi publik membelah dua narasi: siapa yang benar-benar memegang kendali, dan siapa yang sekadar menjadi simbol.
Di ruang publik, muncul stereotip yang cukup keras: Said jahat, Fauzi Wongsojodo baik. Kalimat sederhana ini mencerminkan kegelisahan politik masyarakat yang merasa ada kekuatan besar bergerak di balik layar.
Dominasi Politik dan Ekspektasi Publik
Nama Said Abdullah bukan sosok kecil dalam peta politik nasional. Sebagai tokoh penting di DPR RI dan pernah memegang posisi strategis di Badan Anggaran, wajar bila publik berharap pengaruh tersebut membawa kemajuan signifikan bagi daerah asalnya.
Harapan masyarakat sederhana: kekuatan di pusat seharusnya berbanding lurus dengan kemajuan di daerah.
Namun ketika pembangunan dinilai berjalan biasa saja, bahkan dianggap kalah dibanding daerah lain di Madura, kekecewaan pun mencari wajah untuk disalahkan. Dari sinilah kritik berkembang menjadi narasi dominasi bahwa kekuasaan terlalu terpusat pada satu figur.
Politik Figur vs Otonomi Pemerintahan
Dalam persepsi yang berkembang, persoalannya bukan sekadar siapa yang terpilih menjadi Sekda, melainkan siapa yang dianggap menentukan pilihan tersebut. Ketika publik meyakini bahwa figur-figur dekat elite selalu berada di posisi strategis, muncullah pertanyaan mendasar: apakah kepala daerah masih memiliki ruang independensi?
Bayangan bahwa bupati hanya menjadi “simbol administratif” merupakan kritik serius dalam demokrasi lokal. Idealnya, pemimpin daerah dipilih rakyat untuk menjalankan visi sendiri, bukan sekadar menjalankan kehendak jaringan politik yang lebih kuat.
Di titik ini, nama Fauzi Wongsojudo muncul sebagai kontras figur yang dalam narasi publik diposisikan lebih netral dan lebih bersih dari aroma dominasi. Benar atau tidak, persepsi ini menunjukkan satu hal penting: masyarakat sedang mencari alternatif simbol kepemimpinan.
Sekda: Jabatan Teknis, Aroma Politik
Secara normatif, jabatan Sekda adalah posisi teknokratis—motor birokrasi yang seharusnya berdiri di atas kepentingan politik. Namun dalam praktiknya, posisi ini kerap menjadi medan tarik-menarik kekuasaan karena mengontrol ritme pemerintahan sehari-hari.
Siapa yang menguasai birokrasi, sering kali dianggap menguasai arah pemerintahan. Maka tidak heran jika seleksi Sekda menjadi arena penuh tafsir dan spekulasi.
Masalah utamanya bukan sekadar siapa yang terpilih, melainkan apakah prosesnya mampu meyakinkan publik bahwa keputusan lahir dari profesionalisme, bukan kedekatan.
Stereotip “Jahat vs Baik”: Cermin Polarisasi
Labelisasi moral dalam politik hampir selalu lahir dari polarisasi. Figur kuat kerap dianggap terlalu dominan, bahkan manipulatif. Sebaliknya, figur yang lebih senyap sering dipersepsikan lebih bersih dan lebih baik.
Ini bukan semata soal karakter pribadi, melainkan refleksi dari ketimpangan persepsi kekuasaan. Semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar pula kecurigaan publik terhadapnya.
Problem Transparansi, Bukan Sekadar Tokoh
Editorial ini tidak bertujuan menghakimi individu, melainkan menyoroti pola. Jika masyarakat merasa ada campur tangan berlebihan, maka yang perlu dibenahi adalah transparansi proses politik itu sendiri.
Ketika proses terbuka dan argumentasi kebijakan disampaikan secara jelas, ruang bagi stereotip akan menyempit. Sebaliknya, ketika komunikasi publik lemah, rumor akan selalu lebih dipercaya daripada fakta.
Ujian Demokrasi Lokal
Seleksi Sekda di Kabupaten Sumenep bukan sekadar soal jabatan birokrasi. Ini adalah ujian bagi demokrasi lokal: apakah kekuasaan benar-benar dijalankan secara kolektif dan transparan, atau justru berada dalam orbit figur tertentu.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang menilai siapa yang paling baik atau paling jahat. Mereka menuntut satu hal sederhana: agar kekuasaan terlihat berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kedekatan politik.
*) Oleh: Muhsi Ramadani, Masyarakat Melek Politik.
