SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Aliansi Penyelamat Masyarakat Sumenep (APMS) menyampaikan ultimatum keras kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo. Massa menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi secara berjilid-jilid terkait absennya bupati yang terus menghindar dan tidak menemui mereka yang menuntut pembubaran PT Sumekar Line.
Gelombang aksi berlangsung di depan Kantor Pemkab Sumenep, Kamis (4/9/2025). Massa berulang kali menyoraki absennya bupati dan menolak ditemui pejabat pengganti.
“Surat kami jelas ditujukan kepada bupati bukan staf atau pejabat lain. Yang kami butuhkan batang hidung bupati bukan sekadar perwakilan,” tegas salah satu orator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sambil menyindir, ia menambahkan, “Yang hancur mesinnya, malah yang datang knalpotnya.”
Koorlap aksi, Dedy Wahyudi, menegaskan aksi ini hanyalah gelombang awal. Jika bupati tetap menghindar, APMS siap datang lagi dengan jumlah massa lebih besar. “Kami tak segan menduduki rumah mewah bupati sampai tuntutan rakyat dikabulkan,” ucapnya dengan nada lantang.
APMS menuding PT Sumekar Line sebagai BUMD gagal yang sarat konflik kepentingan dan membebani keuangan daerah. Menurut mereka, perusahaan itu secara empiris tidak memberikan manfaat nyata bagi Pemkab Sumenep bahkan dianggap “najis” karena hanya menyedot anggaran tanpa hasil konkret.
Kendati demikian, mereka menyoroti suntikan dana Rp4 miliar dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) pada 2024. Suntikan dana ini dianggap janggal, karena perusahaan tengah “sakit kronis” dan menunggak gaji karyawan. Dana itu dinilai hanya memperpanjang napas perusahaan tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Kecurigaan APMS makin tajam karena Kepala Dinas Perkimhub, Yayak Nurwahyudi, juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sumekar. Posisi ganda ini dianggap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum, yang mencederai prinsip pemerintahan bersih dan bebas konflik kepentingan.
Dedy menuntut pembubaran PT Sumekar, penggantian jajaran direksi dan komisaris, penindakan hukum atas dugaan penyalahgunaan anggaran serta pelunasan tunggakan gaji karyawan. Namun, desakan utama tetap diarahkan langsung kepada bupati, yang dinilai memiliki kewenangan penuh menyelesaikan polemik tersebut.
Selain itu, Dedy menyinggung tagline kepemimpinan Achmad Fauzi, “Bismillah Melayani”, yang menurutnya hanyalah slogan kosong tanpa implementasi nyata.
“Bismillah Melayani ternyata hanya kalimat indah tapi nihil pelayanan. Fakta di lapangan, bupati malah lari dari rakyatnya sendiri,” pungkasnya.
