SURABAYA | KLIKTIMES.ID – Aliansi BEM Nusantara Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (10/4/2026) siang.
Aksi ini merupakan bentuk protes atas meningkatnya tindakan represif terhadap warga sipil, termasuk dugaan keterlibatan oknum militer dalam sejumlah insiden kekerasan.
Sekitar 500 massa aksi memadati lokasi sejak pukul 14.00 WIB. Di bawah terik matahari, mahasiswa dari berbagai kampus di antaranya BEM Unesa, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, hingga Untag Surabaya secara bergantian menyampaikan orasi.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Muhammad Zainnur Abdillah, dalam orasinya menilai kondisi demokrasi Indonesia berada di titik nadir. Ia menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus sebagai bentuk kekerasan serius terhadap kebebasan sipil.
“Penyiraman air keras terhadap Andri Yunus adalah serangan terhadap kemanusiaan. Negara tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus mengusut hingga aktor intelektual di baliknya,” ujar Zainnur dari atas mobil komando.
Perhatian massa juga tertuju pada meningkatnya dugaan keterlibatan oknum Tentara Nasional Indonesia dalam kekerasan terhadap warga sipil. Salah satu yang disorot adalah insiden peluru liar di Gresik yang dinilai memperlihatkan lemahnya kontrol terhadap aparat bersenjata.
Menurut Zainnur, situasi tersebut mencerminkan gejala kembalinya praktik militerisme di ruang sipil yang bertentangan dengan semangat reformasi.
“TNI lahir dari rakyat. Akan tetapi, ketika kehadirannya justru menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, maka ada yang perlu dievaluasi secara serius. Kami menolak segala bentuk normalisasi militerisme di ruang sipil,” tegasnya.
Setelah hampir dua jam berorasi, perwakilan massa diterima oleh Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusdi. Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyerahkan tujuh poin tuntutan, termasuk mendesak evaluasi menyeluruh terhadap institusi militer dan pemberian sanksi pidana tegas terhadap oknum prajurit yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga sipil.
Selain itu, massa juga menuntut pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, serta penanganan serius atas kasus peluru liar di Gresik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusdi, menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan seluruh aspirasi kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.
“Kami mengapresiasi kontrol sosial dari mahasiswa. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pihak terkait agar ada kejelasan, khususnya dalam penegakan hukum dan perlindungan warga sipil,” ujarnya.
Aksi ditutup dengan penegasan dari Zainnur bahwa BEM Nusantara Jawa Timur akan terus mengawal perkembangan kasus ini, terutama yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh aparat militer.
“Kami tidak akan berhenti. Ketika hukum kehilangan ketajamannya terhadap kekuasaan, maka suara publik akan terus menggema di jalanan,” katanya.
