PAMEKASAN | KLIKTIMES.ID – Audiensi Gerakan Pemuda Republik (GPR) bersama Bea Cukai Madura pada Selasa (16/9/2025) menyisakan catatan kritis. Pasalnya, para aktivis GPR dilarang membawa telepon genggam (HP) ke dalam ruangan saat pertemuan berlangsung.
Ketua GPR, Firdaus Muza, mengaku heran dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, larangan itu justru menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada hal yang ingin ditutupi oleh pihak Bea Cukai.
“Larangan membawa HP bagi peserta audiensi itu aneh. Bukankah audiensi adalah forum resmi yang seharusnya transparan. Lalu kenapa mesti ada pembatasan semacam itu,” kata Firdaus kepada Klik Times usai pertemuan .
Firdaus menilai larangan tersebut bukan hanya merugikan aktivis, tetapi juga merusak semangat akuntabilitas publik. Ia menekankan, publik berhak tahu bagaimana jalannya audiensi, apalagi topik yang dibahas berkaitan dengan dugaan pelanggaran cukai yang berpotensi merugikan negara.
“Kalau forum resmi semacam ini saja tidak boleh didokumentasikan, bagaimana publik bisa percaya. Kita bicara soal isu yang menyangkut uang negara, soal dugaan kecurangan cukai. Justru harusnya semakin terbuka, bukan malah dibatasi,” tegas Firdaus.
Menurutnya, dokumentasi dalam bentuk foto atau video adalah bagian dari praktik keterbukaan informasi publik yang dijamin undang-undang. Ia menyayangkan Bea Cukai Madura memilih menutup ruang tersebut dengan dalih aturan internal.
“Kalau memang Bea Cukai merasa tidak ada yang salah, kenapa takut didokumentasikan. Kenapa sampai melarang HP masuk. Ini kan malah menimbulkan asumsi negatif di masyarakat,” imbuhnya.
Lebih jauh, Firdaus menduga larangan HP adalah bentuk ketakutan jika publik mengetahui detail jalannya audiensi. Ia mengingatkan, sikap semacam ini justru akan memperburuk citra Bea Cukai di mata masyarakat.
“Kami bukan musuh Bea Cukai, kami datang untuk menyampaikan aspirasi. Tapi kalau responsnya justru menutup diri, ini berbahaya. Publik bisa menilai ada main mata atau keberpihakan ke pihak tertentu,” ujarnya.
Firdaus juga menegaskan, GPR akan terus mengawal isu dugaan salah tempel pita cukai di PR Cahaya Pro. Baginya, keterbukaan informasi adalah syarat mutlak agar persoalan serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tetap terjaga.
“Bea Cukai harus ingat, mereka bekerja untuk rakyat. Jadi jangan sampai rakyat merasa dihalangi atau bahkan dicurigai hanya karena ingin tahu kebenaran,” pungkasnya.
Sementara itu, Humas Bea Cukai Madura, Mega Truh, memberikan penjelasan terkait larangan membawa handphone ke forum audiensi. Menurutnya, membawa handphone dikhawatirkan dapat merusak sistem yang sudah tertata rapi di Bea Cukai Madura.
