SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Tekanan publik terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Guluk-Guluk terus menguat setelah mencuatnya kasus permintaan uang dalam proses penerbitan surat rujukan BPJS oleh seorang oknum pegawai berinisial I. Meski uang tersebut dikabarkan telah dikembalikan kepada pasien, polemik belum juga mereda.
Sorotan publik kini mengarah pada pimpinan Puskesmas Guluk-Guluk yang dinilai lamban mengambil langkah tegas. Berdasarkan hasil konfirmasi pewarta Kliktimes, respons Kepala Puskesmas bersama jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep dinilai belum menunjukkan ketegasan yang diharapkan. Padahal, oknum yang sama disebut-sebut sebelumnya telah terindikasi melakukan pelanggaran administratif.
Kondisi tersebut memicu reaksi kalangan aktivis. Gerakan Pemuda Republik (GPR) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi ke kantor Dinkes Sumenep dalam waktu dekat. Mereka menilai persoalan ini tidak bisa dipandang semata sebagai tindakan individu, melainkan menyangkut tanggung jawab pimpinan dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik.
Aktivis GPR, A. Nurdin Faynani, menegaskan bahwa pencopotan Kepala Puskesmas Guluk-Guluk akan menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut.
“Kami akan turun langsung ke Dinkes. Jika pimpinan tidak mampu memastikan pelayanan bersih dan bebas pungli, maka sudah sepatutnya dilakukan evaluasi hingga pencopotan. Ini demi memulihkan kepercayaan masyarakat,” tegas Faynani, Minggu (22/2/2026).
Ia menilai, pengembalian uang oleh oknum pegawai tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses evaluasi. Menurutnya, setiap pelanggaran yang terjadi berulang mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan di tingkat pimpinan.
“Kalau sebelumnya sudah ada catatan pelanggaran, artinya fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal. Ini bukan lagi soal individu, tapi soal kepemimpinan dan komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih,” ujarnya.
Faynani menambahkan, aksi demonstrasi yang akan digelar merupakan bentuk kontrol sosial agar Dinkes Sumenep tidak terkesan abai terhadap persoalan tersebut. Ia menegaskan, pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dijaga dari praktik-praktik menyimpang.
“Kami tidak ingin Dinkes terkesan tutup mata. Aksi ini adalah bentuk kontrol sosial agar ada sikap tegas dan transparan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terus tergerus karena pembiaran,” katanya.
Aktivis ulung bumi sumekar itu memastikan, GPR akan terus mengawal proses penanganan kasus ini hingga ada keputusan konkret yang dinilai berpihak kepada masyarakat.
“Kami akan kawal sampai ada langkah nyata. Ketegasan itu penting untuk memastikan pelayanan publik benar-benar bersih dan profesional,” tegasnya.
