SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Antara Instruksi Pusat dan Eksekusi Pucat: Suara dari Dapur Sekolah” di Aula Potre Koneng, Bappeda Kabupaten Sumenep, Senin (16/2/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Koordinator SPPG wilayah Sumenep Moh. Kholilurrahman Hidayatullah, analis kebijakan publik Sohebul Umam, serta jurnalis Kompas Nur Kholis. Forum juga diikuti perwakilan guru, wali siswa dan sejumlah organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Sumenep.
Dalam forum itu, Kholilurrahman memaparkan secara normatif fungsi masing-masing komponen dalam SPPG mulai dari peran ahli gizi, tenaga akuntansi hingga mitra pelaksana program. Ia menjelaskan bahwa setiap unsur memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai struktur yang telah ditetapkan.
Namun demikian, ia menegaskan polemik yang terjadi di lapangan bukan menjadi kewenangannya untuk ditanggapi atau diputuskan secara langsung.
Menurutnya, posisinya sebagai koordinator wilayah bersifat koordinatif, bukan eksekutif. Artinya, apabila terdapat temuan di lapangan terkait MBG, perannya sebatas mengoordinasikan informasi yang diperoleh dan menyampaikannya secara hirarkis kepada atasan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Secara struktural, kami di wilayah hanya menjalankan fungsi koordinatif. Jika ada temuan di lapangan, tugas kami mengoordinasikan dan melaporkan kepada pimpinan. Untuk persoalan teknis, itu bukan ranah yang bisa kami komentari,” ujarnya.
Di sisi lain, Nur Kholis menyampaikan bahwa kehadiran program MBG pada era pemerintahan Prabowo Subianto memunculkan beragam respons di tengah masyarakat.
Menurutnya, setidaknya terdapat tiga sikap utama yang berkembang, yakni apresiatif, korektif, dan apatis. Respons apatis pun, lanjutnya, terbagi menjadi dua kategori.
“Satu, apresiatif. Kedua, korektif. Ketiga, apatis. Nah, respons apatis ini masih terbagi dua: ada yang tidak percaya terhadap program MBG dengan segala persoalannya, dan ada juga yang apatis karena tidak tahu sumber serta skema program MBG itu sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kholis mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa 99,9 persen program MBG ditargetkan berhasil. Adapun persoalan yang muncul, menurutnya, tidak lepas dari kemungkinan faktor kesalahan manusia (human error).
“Menjadi mafhum bahwa dalam pekerjaan sebesar ini sangat mungkin ada indikasi human error,” katanya.
Selain itu, nuansa korektif di ruang publik juga dinilai cukup masif. Salah satu isu yang mencuat adalah pergeseran anggaran pendidikan sebesar 29,4 persen untuk mendukung program MBG, yang kemudian memantik diskursus lanjutan mengenai arah prioritas serta tata kelola kebijakan publik.
Nur Kholis menilai, respons korektif tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang wajar dalam sistem demokrasi, terutama ketika menyangkut alokasi anggaran pendidikan.
“Ketika publik mendengar ada 29,4 persen anggaran pendidikan digeser untuk mendukung MBG, wajar jika muncul pertanyaan. Bukan semata menolak, tetapi memastikan apakah kebijakan itu tepat sasaran dan tidak mengorbankan sektor lain yang juga fundamental,” ujarnya.
Ia menambahkan, sikap korektif tidak selalu bermakna resistensi terhadap program, melainkan dorongan agar pelaksanaannya tetap transparan dan akuntabel.
“Program sebesar ini harus terbuka. Koreksi publik itu penting sebagai mekanisme penyeimbang, supaya kebijakan tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Sementara itu, Sohebul Umam menilai program MBG perlu dilihat secara komprehensif. Secara politik, menurutnya, program tersebut memiliki legitimasi kuat karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Sebagai legitimasi politik, MBG ini sangat kuat karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi setiap kebijakan selalu memiliki dua sisi yang bertarik ulur: sisi popularitas dan sisi teknis,” jelasnya.
Ia menilai dari sisi popularitas, program ini menguntungkan Presiden Prabowo. Namun di sisi lain, tantangan terbesarnya justru terletak pada aspek teknis dan potensi populisme yang muncul secara tidak terencana.
Mantan aktivis HMI itu mengaitkan dengan pandangan Sigmund Freud bahwa sebuah gagasan besar terkadang lahir dari pengalaman panjang, bukan semata konsep yang dirancang secara instan.
“Bisa jadi gagasan MBG ini tidak hanya dipikirkan dari 2014, tetapi merupakan kristalisasi pengalaman panjang, bahkan sejak beliau di luar negeri. Namun dalam implementasi, yang diuji tetaplah aspek teknis dan tata kelolanya,” pungkasnya.
