SUMENEP – Dugaan pelaporan data fiktif kembali mencoreng dunia pendidikan. Kali ini, PKBM Al-Masthuriyah yang berlokasi di Dusun Basoka Tengah, Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menjadi sorotan lantaran diduga melaporkan keberadaan bangunan ruang kelas dan fasilitas sanitasi yang tidak nyata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dalam data resmi Dapodik, lembaga tersebut tercatat memiliki 12 ruang kelas dan 7 toilet. Namun fakta di lapangan menunjukkan tidak ada bangunan fisik yang mencerminkan laporan tersebut.
Kepala PKBM Al-Masthuriyah, Mahfud Reyadi, saat dikonfirmasi oleh Klik Times justru mengakui bahwa ruang kelas yang dimaksud tidak ada secara fisik. Ia menyebut bahwa data yang dimasukkan ke Dapodik hanya berdasarkan jumlah rombongan belajar (rombel).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Benar-benar, karena itu acuannya rombel,” ujarnya singkat beberapa waktu lalu saat di konfirmasi Klik Times.
Pernyataan itu sontak memunculkan pertanyaan serius mengenai keabsahan pelaporan lembaga pendidikan ke dalam sistem nasional apalagi Dapodik menjadi basis utama dalam perencanaan kebijakan, evaluasi program serta penyaluran anggaran pendidikan.
Sejumlah warga sekitar mengaku tidak pernah melihat adanya bangunan kelas di lokasi dimaksud. Bahkan menurut mereka, kegiatan belajar mengajar jika pun ada, berlangsung di rumah warga.
“Katanya ini lembaga pendidikan alternatif tapi bangunannya saja nggak kelihatan. Kalau memang benar ada, harusnya terlihat aktivitasnya,” ujar salah satu warga setempat yang enggan disebut namanya, Senin (23/6/2025).
Persoalan menjadi lebih pelik saat menyangkut fasilitas sanitasi. Dalam laporan Dapodik, disebutkan terdapat 7 toilet. Namun di lapangan, fasilitas dasar itu sama sekali tidak terlihat.
“Kalau memang ada kelas belajar mestinya toilet ada. Ini malah tidak kelihatan sama sekali. Miris,” ungkap warga lainnya.
Menanggapi hal ini, Nurdin Faynani, aktivis Komunitas Peduli Keadilan (KLK) menilai persoalan ini tidak bisa dianggap remeh. Ia menilai, adanya perbedaan data dan kenyataan di lapangan menunjukkan potensi kuat adanya pelaporan fiktif yang sistematis.
“Ini bukan sekadar kelalaian input data. Ini bisa jadi indikasi adanya upaya manipulatif untuk mendapatkan akses dana atau legalitas kelembagaan secara tidak sah,” tegas Nurdin kepada Klik Times, Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, kasus semacam ini menjadi alarm kegagalan pengawasan dari instansi teknis, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
“Ketika data semacam ini bisa lolos dan masuk ke sistem nasional tanpa verifikasi lapangan yang ketat, maka itu bukan hanya masalah lembaga pendidikan tapi juga menyangkut kredibilitas pemerintah daerah,” tambahnya.
Dapodik selama ini digunakan sebagai basis utama dalam perencanaan distribusi anggaran pendidikan baik pusat maupun daerah. Jika benar data fiktif digunakan, maka besar kemungkinan terjadi penyaluran anggaran ke lembaga yang tidak memenuhi standar bahkan berpotensi menyebabkan kerugian negara.
Nurdin mendesak agar inspektorat dan aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit investigatif terhadap kasus ini.
“Jangan biarkan data fiktif mencemari sistem pendidikan kita. Ini harus dibuka seterang-terangnya demi menjaga integritas sektor pendidikan dan keadilan bagi lembaga yang benar-benar berjalan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep memilih bungkam. Upaya konfirmasi Klik Times sejak Selasa (24/6/2025) hingga saat ini belum mendapat i’tikad baik untuk merespons keresahan yang berkembang.
