SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Memasuki hari ketiga pendaftaran jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, bursa calon mulai mengerucut. Sejumlah pejabat eselon II disebut-sebut masuk radar sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi strategis di jantung birokrasi daerah. Di tengah dinamika tersebut, satu isu sensitif mencuat: dugaan relasi keluarga antara salah satu kandidat dengan bupati aktif.
Jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif. Ia merupakan pengendali utama roda birokrasi, pemimpin tertinggi aparatur sipil negara (ASN), sekaligus simpul koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Dari tangan Sekda, arah kebijakan kepala daerah diterjemahkan ke dalam kerja teknokratis pemerintahan.
Sejumlah nama mulai beredar di lingkungan birokrasi. Di antaranya Ir. Eri Susanto, M.Si., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR); Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Agus Dwi Saputra, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Namun, sorotan publik mengarah pada Arif Firmanto. Seorang kepala OPD yang enggan disebutkan identitasnya menyebut peluang Arif nyaris tak tergoyahkan.
“Itu sudah jatahnya Pak Arif, Mas. Karena istrinya masih keluarganya Bapak,” ujar pejabat tersebut kepada Kliktimes, Kamis (26/6/2025).
Pernyataan itu merujuk pada dugaan adanya hubungan kekeluargaan antara Arif Firmanto dan Bupati Sumenep. Dugaan yang, bila benar, berpotensi menyeret proses seleksi Sekda keluar dari jalur meritokrasi menuju wilayah abu-abu afiliasi personal.
Saat ditanya mengapa dirinya tak tertarik ikut dalam bursa pencalonan, pejabat tersebut hanya menanggapinya dengan tawa singkat.
“Leres, Mas. Makanya saya tidak berminat,” ujarnya sambil tertawa.
Ucapan itu memantik spekulasi di internal birokrasi. Di balik meja-meja kantor OPD, bisik-bisik tentang “pemenang yang sudah ditentukan” mulai terdengar. Bagi sebagian kalangan, isu ini menjadi ujian serius bagi komitmen reformasi birokrasi di Sumenep.
Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Sumenep belum memberikan keterangan resmi mengenai nama-nama kandidat yang telah mendaftar maupun mekanisme seleksi yang akan ditempuh. Belum diketahui pula sejauh mana Panitia Seleksi akan memastikan proses berjalan objektif dan bebas konflik kepentingan.
Sejumlah pemerhati pemerintahan daerah mendorong agar seleksi Sekda dilakukan secara terbuka, profesional, dan berbasis rekam jejak serta kapasitas manajerial, bukan kedekatan politik atau relasi keluarga. Jabatan Sekda dinilai terlalu strategis untuk dipertaruhkan pada faktor non-teknokratis.
Klik Times masih berupaya mengonfirmasi Kepala Bappeda Sumenep dan bupati aktif guna menelusuri kebenaran informasi yang berkembang, sekaligus memastikan proses resmi pengisian jabatan strategis tersebut.
Jika dugaan afiliasi kekeluargaan itu terbukti, polemik tak lagi semata soal siapa yang menduduki kursi Sekda, melainkan menyangkut masa depan netralitas ASN, etika birokrasi dan konsistensi reformasi pemerintahan daerah di Sumenep.
