SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, secara resmi melantik sembilan pejabat eselon II pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Dalam gelaran yang dimaksudkan sebagai penyegaran birokrasi tersebut, Mohammad Iksan turut mengalami mutasi dan dipindahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Sebelumnya, ia menjabat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga (Disbudporapar).
Selama memimpin Disbudporapar, Iksan kerap mendapat catatan dari berbagai pihak terkait Pagelaran Festival Saebu Topeng yang dinilai janggal dalam realisasinya. Dokumen anggaran mencatat alokasi Rp110 juta untuk pembuatan topeng dan sekitar Rp100 juta untuk biaya penyelenggaraan festival. Besaran ini dinilai signifikan untuk sebuah event berbasis tradisi lokal. Sementara itu, jasa penyelenggaraan acara Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke-756 tercatat Rp200 juta.
Seorang informan Kliktimes, yang enggan disebutkan namanya, menilai festival yang dirangkaikan dengan Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke-756 sarat kejanggalan. Pasalnya, pengadaan topeng yang seharusnya mencapai seribu topeng diragukan tak sampai seribu.
“Pengadaan topeng yang seharusnya seribu, diragukan tak sampai seribu,” ungkap informan, Kamis (15/1/2026).
Selain itu, pengadaan topeng tersebut terindikasi sistem sewa ke salah satu sanggar di Kabupaten Sumenep.
“Pengadaan topeng tersebut terindikasi sistem sewa ke salah satu sanggar di Kabupaten Sumenep,” ungkapnya lebih lanjut.
Menanggapi hal tersebut, Faynani, aktivis Bumi Sumekar, menegaskan bahwa pagelaran Festival Saebu Topeng seharusnya menjadi wahana kreativitas kearifan lokal. Ia menilai sistem sewa topeng justru mengurangi nilai budaya yang seharusnya ditampilkan dalam festival.
“Pagelaran Festival Saebu Topeng seharusnya menjadi wahana kreativitas kearifan lokal. Sistem sewa topeng justru mengurangi nilai budaya yang ditampilkan,” tegas Faynani.
Faynani juga menyoroti transparansi anggaran. Menurutnya, pengadaan topeng berbasis sewa berpotensi menimbulkan pertanyaan publik, apalagi dana yang digelontorkan cukup besar. Ia berharap pemerintah daerah ke depan lebih memperhatikan akurasi anggaran dan esensi tradisi lokal.
“Pengadaan topeng berbasis sewa berpotensi menimbulkan pertanyaan publik. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan akurasi anggaran dan esensi tradisi lokal,” ujar Faynani.
Lebih jauh, Faynani menekankan festival seharusnya menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah, seniman lokal, dan masyarakat, sehingga kreativitas lokal benar-benar terangkat, bukan sekadar acara seremonial.
“Festival seharusnya menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah, seniman lokal dan masyarakat, sehingga kreativitas lokal benar-benar terangkat dan bukan sekadar acara seremonial,” tegas Faynani.
Namun begitu, Faynani menyatakan akan melakukan audiensi ke Disbudporapar Sumenep dalam waktu dekat untuk memastikan transparansi.
“Saya akan melakukan audiensi ke Disbudporapar Sumenep terkait hal ini untuk memastikan transparansi,” kata Faynani.
