SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi membuka Seleksi Terbuka Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Tahun 2026. Proses ini bukan sekadar agenda rutin pengisian jabatan, melainkan penanda arah baru birokrasi daerah. Di tangan Sekda, irama koordinasi pemerintahan ditentukan, sekaligus menjadi simpul penghubung antara kebijakan kepala daerah dan kerja nyata seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Seleksi digelar secara terbuka dan berlandaskan prinsip meritokrasi. Tahapan dimulai dengan pengumuman dan pendaftaran pada 13–27 Januari 2026 melalui laman resmi BKPSDM Sumenep serta portal ASN Karier BKN. Pada fase awal ini, panitia menelusuri kelengkapan administrasi, rekam jejak jabatan, integritas personal, hingga kepatuhan peserta terhadap regulasi kepegawaian.
Peserta yang lolos administrasi akan melangkah ke seleksi kompetensi dan manajerial yang dijadwalkan pada 29–30 Januari 2026 di BKD Provinsi Jawa Timur. Di tahap ini, kapasitas kepemimpinan, kecakapan mengambil keputusan strategis, serta kemampuan mengelola birokrasi yang kompleks menjadi ukuran utama penilaian.
Menanggapi proses tersebut, Ketua Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya, M. Darol, mengingatkan bahwa seleksi Sekda harus dijalankan secara profesional dan dijauhkan dari kepentingan di luar koridor birokrasi. Menurutnya, jabatan Sekda tidak boleh menjadi ruang kompromi, apalagi sekadar hasil kedekatan personal atau politik.
“Sekda adalah jantung birokrasi. Jika sejak awal proses seleksinya tidak dijalankan secara profesional, yang terganggu bukan hanya tata kelola pemerintahan, tetapi juga kualitas pelayanan publik,” ujar Darol, Rabu (14/1/2026).
Darol menilai tantangan birokrasi Sumenep ke depan semakin berlapis. Tuntutan percepatan layanan publik, konsistensi reformasi birokrasi, hingga kemampuan membaca dinamika kebijakan menuntut figur Sekda yang matang secara manajerial dan tegas dalam kepemimpinan.
“Yang dibutuhkan bukan ASN yang sekadar aman di atas kertas, melainkan pemimpin birokrasi yang berani, berkarakter, dan mampu bekerja lintas sektor tanpa goyah oleh tekanan kepentingan,” tegasnya.
Mantan aktivis HMI tersebut menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi harus dijaga kualitasnya agar tidak sekadar menjadi formalitas. Menurutnya, independensi panitia dan objektivitas penilaian merupakan kunci untuk memastikan Sekda terpilih benar-benar bekerja berdasarkan kapasitas dan integritas.
“Jika prosesnya dijaga dengan sungguh-sungguh, maka yang lahir adalah Sekda yang dipercaya publik. Dari situlah kepercayaan terhadap birokrasi tumbuh secara alami,” pungkas Darol.
