SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Upaya Pemuda Demokrasi melakukan audiensi terkait program desa serta realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep berujung kekecewaan.
Audiensi yang dijadwalkan Senin (22/12/2025) pukul 09.00 WIB itu tidak dihadiri Kepala DPMD, padahal surat permohonan audiensi telah diajukan jauh-jauh hari.
Koordinator Pemuda Demokrasi, Asrof, mengaku sangat terkejut dan kecewa. Menurutnya, ketidakhadiran Kepala DPMD tanpa konfirmasi terlebih dahulu mencerminkan lemahnya komitmen pelayanan publik di Sumenep.
“Surat pemberitahuan audiensi sudah kami layangkan jauh hari sebelumnya dengan agenda yang jelas. Namun hingga hari H, tidak ada respons positif maupun pemberitahuan pembatalan dari pihak DPMD,” ujarnya tegas.
Kekecewaan bertambah ketika peserta audiensi mendapat perlakuan yang dinilai tidak etis dari salah satu Kepala Bidang (Kabid) DPMD. Pihaknya bahkan dianggap melakukan gerakan pragmatis dan kurang sopan, meski audiensi dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur.
“Kami datang secara baik-baik, membawa surat resmi, dan mengedepankan dialog. Namun sangat disayangkan, ada pernyataan dari salah satu bidang yang mengarah pada tuduhan bahwa gerakan kami bersifat pragmatis dan tidak sopan. Ini jelas mencederai semangat partisipasi publik,” keluh Asrof.
Lebih jauh Asrof menyoroti masalah yang lebih luas, yakni kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumenep. Ia menilai jika pemerintah saja tidak mampu melayani mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dengan baik, hal ini menjadi pertanda buruk bagi masyarakat pada umumnya.
“Jika kami sebagai audiens yang notabene mahasiswa dan elemen masyarakat sipil saja tidak dilayani dengan baik, bagaimana dengan masyarakat Sumenep secara umum?” lanjutnya.
Audiensi ini, lanjut dia, sejatinya memiliki agenda krusial. Pemuda Demokrasi ingin membahas dugaan persoalan pengelolaan ADD dan DD, transparansi, serta pertanggungjawaban BUMDes yang mengelola sekitar 20 persen dana desa. Selain itu, mereka juga mengevaluasi berbagai program desa lainnya.
“Kami datang bukan untuk mencari masalah, tapi ingin memastikan dana desa dikelola transparan dan akuntabel. Partisipasi publik itu hak, bukan sekadar formalitas,” jelas Asrof.
Namun begitu , Pemuda Demokrasi menegaskan akan terus mengawal isu Dana Desa dan meminta pemerintah daerah lebih terbuka, profesional, dan menghormati partisipasi publik sebagai bagian dari demokrasi dan kontrol sosial.
“Ini bukan soal kami semata, tapi soal seluruh warga Sumenep yang berhak mendapat pelayanan dan transparansi,” pungkas Asrof.
