OPINI | KLIKTIMES.ID – Keterbatasan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) dalam memproduksi pengetahuan bukan sekadar kelemahan strategis, melainkan sebuah kapitulasi intelektual yang secara paradoks turut mengubur visi emansipasinya sendiri.
Tanpa epistemologi yang otonom, KOPRI berisiko terperangkap dalam paradoks ketergantungan: menyuarakan kesetaraan, namun dengan bahasa, kerangka berpikir, dan agenda yang ditentukan oleh struktur yang justru ingin ia transformasi. Ia akan menjadi pembawa bendera tanpa peta, mengibarkan semangat kesetaraan sambil berjalan di jalur patriarki.
Dalam konteks ini, “boneka” bukanlah metafora yang berlebihan. Ia menggambarkan entitas yang bergerak atas kehendak eksternal, tanpa agency yang substantif. Jika KOPRI hanya menjadi pelaksana pasif dari program yang dirumuskan tanpa partisipasi kritisnya, maka ia telah beralih dari subjek perubahan menjadi objek dekorasi.
Fungsi organisasi perempuan itu pun menyempit: dari kekuatan pemikir menjadi sekadar unit logistik atau simbol keterwakilan yang dipajang untuk memenuhi kesan inklusivitas. Kesetaraan yang digaungkan pun berubah menjadi komoditas pencitraan, bukan prinsip yang hidup dalam dinamika organisasi.
Bahaya yang lebih halus adalah terinternalisasinya hegemoni pengetahuan patriarkal. Ketika KOPRI gagal menghasilkan narasi, analisis, dan solusi sendiri, ia secara tak sadar akan mengadopsi logika yang mendominasi lingkungan PMII—yang mungkin masih memandang isu perempuan sebagai “isu sampingan” atau sekadar mengikuti tren.
Tanpa disadari, ia justru ikut melanggengkan budaya yang meminggirkan perspektif feminin. Inilah bentuk penjajahan epistemik, ketika pengalaman dan pergulatan perempuan direduksi, disederhanakan, atau bahkan dibungkam oleh kerangka berpikir yang tidak lahir dari rahim perjuangannya sendiri.
Karena itu, tuntutan untuk memproduksi pengetahuan bukanlah sekadar tuntutan teknis-akademis, melainkan tindakan politis yang menentukan hidup-mati identitas KOPRI.
Pengetahuan yang dibutuhkan haruslah bersifat reflektif-kritis, lahir dari dialog mendalam antara nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, realitas sosial perempuan Indonesia, dan teori-teori emansipatoris. Ia juga harus kontekstual, mampu membaca lanskap ketimpangan yang unik, baik di dalam tubuh PMII sendiri maupun di masyarakat luas.
Lebih dari itu, pengetahuan KOPRI harus bersifat transformatif, tidak hanya mendeskripsikan ketidakadilan, tetapi merancang jalan keluar yang operasional dan berani. Ia juga harus otonom: berani berbeda, berani mengkritisi arus utama, bahkan jika itu berarti berhadap-hadapan dengan tradisi internal yang selama ini dianggap sakral.
Hanya dengan bekal pengetahuan semacam itulah KOPRI dapat bermetamorfosis dari sekadar “bagian dari” menjadi mitra yang setara. Ia akan hadir bukan dengan permintaan, melainkan dengan tawaran substantif; bukan dengan protes kosong, melainkan dengan alternatif konkret; bukan sebagai penerima instruksi, melainkan sebagai pengarah wacana.
KOPRI dapat menjelma menjadi konsorsium intelektual yang menguji setiap kebijakan PMII dengan lensa keadilan gender, sekaligus menjadi ruang inkubasi bagi pemikiran-pemikiran segar.
Pada akhirnya, kapasitas produksi pengetahuan adalah jaminan atas martabat dan relevansi historis KOPRI. Tanpanya, kesetaraan hanyalah slogan yang bergema di ruang kosong, dan perjuangan organisasi perempuan ini akan terjebak dalam seremoni tanpa substansi.
Dengan membangun kedaulatan epistemik, KOPRI tidak hanya menolak menjadi boneka, tetapi juga merajut takdirnya sendiri sebagai arsitek masa depan bagi dirinya, bagi PMII, dan bagi peradaban yang lebih adil. KOPRI membuktikan bahwa kesetaraan tidak pernah diberikan, melainkan direbut melalui klaim atas hak untuk tahu, hak untuk berpikir, dan hak untuk mencipta.
