OPINI | KLIKTIMES.ID – Pernyataan Deputi BGN, Tigor Pangaribuan, bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) “tidak bisa dikorupsi” tentu lahir dari keyakinan bahwa sistemnya sudah dirancang sedemikian ketat.
Virtual account, mekanisme persetujuan ganda, serta pemutusan rantai kewenangan pejabat eselon pusat memang membuat skema keuangan MBG tampak seperti bangunan yang kedap dari kebocoran.
Namun pengalaman panjang Indonesia dalam mengelola program publik membuktikan satu hal yang selalu relevan: seketat apa pun desain sistem, lapangan selalu punya logikanya sendiri. Dan logika lapangan jauh lebih cair, lebih kreatif, sekaligus lebih sulit dikendalikan.
Dengan nilai perputaran dana yang mencapai Rp 440 juta per dapur SPPG setiap 10 hari, atau sekitar Rp 71 triliun per tahun, potensi risiko terbesar justru bukan pada mekanisme digitalnya, melainkan pada praktik-praktik manual yang berlangsung setelah uang itu berubah menjadi bahan pangan dan porsi makan di piring anak-anak.
Meski anggaran MBG disimpan rapi di dalam virtual account, proses pengadaannya tetap bersentuhan langsung dengan pasar lokal—wilayah yang penuh dinamika harga, relasi sosial, dan celah permainan.
Di sinilah modus klasik bisa kembali hidup: mark-up harga bahan pangan, kualitas barang diturunkan tetapi dicatat premium, atau kolusi sunyi antara penyedia dan oknum pengelola SPPG. Sistem digital boleh steril, tetapi dugaan nota palsu dan kreativitas permainan harga selalu menemukan jalannya sendiri.
Korupsi dalam program makan bahkan tidak selalu membutuhkan aliran dana yang menyimpang. Ada bentuk yang jauh lebih senyap dan sulit dibuktikan: pengurangan porsi dan pemiskinan gizi. Modusnya sederhana, lauk diperkecil, sayur seadanya, protein dipangkas dengan alasan harga naik atau stok telat datang. Anak-anak memang tetap makan, tetapi gizinya tercuri perlahan. Inilah bentuk penyimpangan yang tidak bisa dideteksi oleh sistem BGN, karena terjadi setelah uang terpakai dan masuk ke dapur.
Di atas kertas, mekanisme persetujuan ganda antara kepala SPPG dan perwakilan yayasan seharusnya menjadi kontrol internal yang efektif. Tetapi logika lapangan berbicara lain: bila keduanya berhubungan dekat, masih satu lingkar sosial, atau memiliki kepentingan yang sama, fungsi check and balance mudah berubah menjadi sekadar seremonial. Sistem boleh kaku, tetapi manusia selalu bisa lebih lentur.
Situasi ini semakin rumit ketika bersentuhan dengan ekosistem politik lokal. Di tingkat kabupaten dan kecamatan, kedekatan pengusaha tertentu dengan elite daerah dapat membuat mereka menjadi pemasok dominan. Ketika itu terjadi, independensi SPPG tergerus dan kualitas menu pun berpotensi menjadi korban. Lagi-lagi, logika lapangan bekerja dengan caranya sendiri yang dekat lebih mudah masuk, bukan yang paling berkualitas.
Yang sering terlupakan adalah bahwa korupsi paling fatal dalam program makan tidak selalu berupa hilangnya uang negara, melainkan hilangnya gizi dalam piring anak-anak. Menu yang seharusnya memenuhi standar kesehatan bisa berubah menjadi nasi mendominasi, lauk sekadar pelengkap, dan sayur menjadi simbol formalitas. Inilah bentuk korupsi gizi, penyimpangan yang tak membutuhkan manipulasi rekening dan tidak tercatat dalam sistem digital mana pun.
Pada titik inilah peran ahli gizi menjadi sangat penting. Mereka bukan pelengkap administrasi atau sekadar pemberi tanda tangan, tetapi aktor utama yang memastikan logika lapangan tidak menggerus tujuan program.
Ahli gizi harus terlibat penuh dari penyusunan menu sesuai kebutuhan lokal, pengawasan kualitas bahan setiap hari, evaluasi kecukupan gizi anak-anak, hingga memastikan tidak ada akal-akalan dapur dalam porsi maupun mutu makanan. Tanpa peran dominan mereka, MBG bisa tampak megah dari pusat tetapi rapuh di muka dapur.
BGN boleh saja membanggakan sistem keuangan yang kedap korupsi, dan itu tetap langkah maju yang patut diapresiasi. Namun menyebut MBG “tidak bisa dikorupsi” adalah klaim yang terlalu berani selama implementasinya masih bergantung pada manusia dan dinamika sosial ekonomi daerah yang kompleks. Sebab di Indonesia, seperti kata seorang pengamat kebijakan publik, “Sistem bekerja dengan logika desain. Lapangan bekerja dengan logikanya sendiri.”
Keberhasilan MBG pada akhirnya tidak ditentukan oleh virtual account, persetujuan ganda, atau sistem digital apa pun, melainkan oleh manusia-manusia di dapur terutama para ahli gizi, yang memastikan bahwa setiap anak bukan hanya mendapat makanan, tetapi mendapat gizi yang layak. Dan selama logika lapangan tetap bekerja seperti biasanya, klaim steril korupsi masih terlalu dini untuk diucapkan. Sekian.
*) M. Faizi, Pegiat Media.
