SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Polemik antara warga dengan PT Kangean Energi Indonesia (KEI) di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, terus memanas. Setelah aksi penolakan survei seismik berujung pada penangkapan tujuh nelayan, kini situasi disebut mengarah pada konflik sosial yang lebih luas.
Menanggapi kondisi tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep mendesak Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk segera turun tangan mengatasi ketegangan antara masyarakat dan perusahaan.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Sumenep, Sahid Badri, mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berdiam diri di tengah meningkatnya keresahan masyarakat. Menurutnya, situasi di Kangean membutuhkan kehadiran langsung pemerintah agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang lebih parah.
“Pemerintah daerah harus segera hadir di tengah polemik yang terjadi dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan korporasi,” ujar Sahid kepada Klik Times, Rabu (5/11/2025).
Lebih lanjut Sahid menambahkan, langkah konkret dari Pemkab Sumenep sangat dibutuhkan untuk mencegah situasi di Kangean semakin tidak terkendali. Ia memperingatkan, jika pemerintah tak segera bertindak, besar kemungkinan akan muncul reaksi yang lebih keras dari masyarakat.
“Kalau pemerintah daerah terus diam, besar kemungkinan akan ada tindakan yang lebih keras dari kejadian semalam. Ini harus segera diantisipasi,” tegasnya.
Diketahui, penolakan terhadap aktivitas survei seismik PT KEI telah memicu ketegangan di wilayah Kangean. Warga menilai kegiatan tersebut berpotensi merusak ekosistem laut dan mengganggu mata pencaharian nelayan yang selama ini bergantung pada hasil tangkapan di perairan setempat.
HMI Cabang Sumenep menilai perlu adanya langkah mediasi yang transparan dan melibatkan semua pihak. Mereka mendorong pemerintah daerah membuka ruang dialog terbuka antara masyarakat, perusahaan, dan aparat penegak hukum untuk mencari titik temu yang adil.
“Pemerintah daerah harus segera mencari solusi konkret agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Jangan tunggu sampai ada korban baru di lapangan,” tandas Sahid.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut. Namun, situasi di Kepulauan Kangean masih menjadi perhatian serius berbagai pihak, mengingat tingginya dinamika sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan mereka.
