PAMEKASAN | KLIKTIMES.ID – Gaya kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah jadi perbincangan hangat. Sejak menggantikan Sri Mulyani, gebrakan yang dilakukannya membuat jajaran di bawah Kementerian Keuangan disebut-sebut ketar-ketir menghadapi perubahan besar.
Purbaya dikenal tegas dan lugas dalam mengambil keputusan terutama dalam hal reformasi kelembagaan dan pemberantasan kebocoran pendapatan negara.
Langkah-langkah yang ia tempuh dinilai mengguncang status quo di tubuh birokrasi fiskal. Tak heran, sebagian pihak yang selama ini nyaman di zona aman mulai merasa “terbakar” oleh gaya kepemimpinannya.
Keberanian Purbaya pun diakui langsung oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam beberapa kesempatan, Mahfud menyebut Purbaya sebagai sosok yang “berani bicara benar meski di tengah tekanan.”
Ia menilai gaya ceplas-ceplos Purbaya dalam rapat bersama DPR maupun pernyataannya di ruang publik menunjukkan integritas dan keberpihakannya pada kepentingan negara.
Namun di balik pujian tersebut, muncul kritik tajam. Sejumlah pihak menilai gebrakan Purbaya belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Salah satu isu yang mencuat adalah soal maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Meski Kementerian Keuangan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rokok Ilegal, upaya pemberantasan di lapangan dinilai masih jauh dari harapan. Satgas yang seharusnya menjadi ujung tombak penegakan hukum justru disebut bertekuk lutut di bawah tekanan para pengusaha rokok lokal yang punya pengaruh besar di daerah.
Salah satu contohnya, rokok merek Premium Gold dan Grand Premium masih bebas beredar tanpa beban regulasi. Keduanya diduga dikendalikan oleh seorang pengusaha berinisial HJ di Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.
Ketua Gerakan Pemuda Republik (GPR), Firdaus Muza, menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan antara semangat reformasi di pusat dan realitas di lapangan.
“Purbaya sudah menyalakan api reformasi di pusat, tapi bara itu belum menjilat sampai ke akar masalah di daerah,” kata Firdaus, Sabtu (12/10/2025).
Firdaus menyebut Satgas Rokok Ilegal seharusnya bekerja berdasarkan mandat hukum dan moral, bukan di bawah bayang-bayang kepentingan ekonomi tertentu.
“Kalau aparat di lapangan justru tunduk pada tekanan pengusaha, maka semangat reformasi yang dibawa Purbaya akan mati muda,” tegasnya.
Lebih jauh, Firdaus mendesak Menteri Keuangan agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran di daerah terutama yang bertugas dalam pengawasan cukai dan penindakan rokok ilegal.
“Kalau perlu, ganti semua pejabat yang main dua kaki. Rakyat sudah muak lihat aparat yang pura-pura tegas tapi takut sama konglomerat rokok ilegal,” pungkasnya.
