SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Penutupan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Jember menjadi sorotan tajam dari kalangan aktivis dan pengamat kebijakan publik di Sumenep. Kasus yang dianggap penuh tanda tanya ini dinilai harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan kebingungan publik.
Firdaus Muza, aktivis Gerakan Pemuda Republik (GPR), menegaskan bahwa penutupan BPRS Bhakti Sumekar di Jember tidak boleh hanya berlalu begitu saja. Menurutnya, kasus ini diduga dipaksakan untuk ditutup dan seolah ditutupi dengan pengalihan isu publik yang membingungkan.
“Meruginya atau bahkan kebangkrutan Kantor Cabang BPRS Bhakti Sumekar di Kabupaten Jember harus segera dilakukan audit forensik secara menyeluruh. Audit ini penting untuk mengetahui penyebab kerugian, faktor-faktor yang mempengaruhi, hingga berapa kerugian daerah atas penutupan tersebut,” tegas Firdaus kepada media ini, Kamis (25/9/2025).
Ia menekankan, publik berhak mengetahui hasil audit forensik karena menyangkut kepercayaan masyarakat, khususnya para nasabah bank. Keterbukaan informasi dinilai sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui BUMD.
“Kantor cabang BPRS Bhakti Sumekar di Jember wajib diaudit untuk mengungkap apa sebenarnya yang menyebabkan kebangkrutan ini. Auditnya jangan hanya di atas kertas, tapi harus mendalam, detail, dan transparan,” tegasnya lagi.
Firdaus juga mengingatkan bahwa jika memang ada masalah terkait kredit macet atau nasabah yang menunggak, manajemen pusat harus turun tangan langsung untuk menyelesaikannya. Menurutnya, tidak adil jika kerugian dibiarkan begitu saja tanpa penanganan serius dari pihak manajemen pusat.
“Kalau ada nasabah yang bermasalah, pusat harus ikut menyelesaikan. Jangan hanya dibiarkan menumpuk tanpa solusi. Karena kerugian ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan daerah,” tandasnya.
Lebih jauh, ia mengkritik lambannya tindak lanjut kasus tersebut. Menurutnya, isu ini seakan dibiarkan mandek tanpa kejelasan, bahkan ada dugaan kuat bahwa masalahnya sengaja dihilangkan dari ruang publik.
“Kasus ini sudah terlalu lama mandek, dan kami menduga ada upaya untuk menghilangkan isu tersebut. Padahal, publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan faktor-faktor apa yang menyebabkan kerugian daerah ini,” ungkapnya.
Firdaus memastikan bahwa pihaknya bersama GPR akan terus mengawal kasus ini hingga benar-benar tuntas. Ia bahkan mengultimatum, jika dalam minggu ini tidak ada kejelasan dari pihak terkait, maka pihaknya akan menggelar aksi besar di kantor pusat BPRS Bhakti Sumekar.
“Kami akan terus kawal sampai tuntas. Jika dalam minggu ini belum ada kejelasan, maka kami akan menggelar aksi besar di kantor pusat BPRS. Publik tidak boleh dibodohi dengan pengalihan isu. Harus ada transparansi penuh atas kerugian ini,” pungkasnya.
Ditambahkan, Aktivis GPR juga mendesak DPRD Kabupaten Sumenep agar tidak membiarkan kasus ini berlarut-larut. Seolah menjadi bagian dari pengalihan Isu kasus besar penutupan Kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember.
