JAKARTA | KLIKTIMES.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana akan turun langsung ke Jawa Timur untuk meninjau industri rokok dalam negeri sekaligus mengawasi maraknya peredaran rokok ilegal. Madura menjadi salah satu wilayah yang disorot lantaran disebut sebagai lumbung produksi dan distribusi rokok tanpa pita cukai resmi.
Dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9/2025), Purbaya menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasar rokok domestik mutlak dilakukan. Ia menilai, tidak etis jika negara menarik penerimaan pajak ratusan triliun dari industri hasil tembakau (HT), sementara pasar dalam negeri justru digempur produk ilegal.
“Kalau misalnya (cukai) enggak turun tapi pasar mereka saya lindungi, dalam pengertian yang online-online yang putih yang palsu itu saya larang di sana. Saya sudah perintahkan untuk mulai memonitor siapa saja yang jual beli online untuk barang-barang palsu. Sekarang kita mulai kejar satu-satu,” kata Purbaya sebagaimana dikutip CNBC.
Sejumlah merek rokok ilegal yang beredar luas di Madura belakangan ini turut menjadi sorotan. Berdasarkan temuan sementara di lapangan, setidaknya ada 13 merek yang diduga kuat berasal dari Sumenep dan Pamekasan diantaranya adalah Cahaya Pro, New Hummer, Tali Jaya, Mas Gold, SS Spesial, Balveer, Nice, Coffee, Genesis, Bigbos, Luffman, St16ma, Sentol Madu dan Sinar Gudang Mas. Produk-produk tersebut banyak ditemukan di pasaran dengan harga jauh lebih murah, sehingga menekan keberlangsungan industri rokok legal.
Ketua Gerakan Pemuda Republik (GPR), Firdaus Muza, menilai langkah Menkeu turun ke Jawa Timur akan menjadi ujian serius apakah pemerintah benar-benar konsisten melawan rokok ilegal atau sekadar mengulang janji politik. Menurutnya, Madura bukan lagi sekadar pasar, melainkan episentrum produksi rokok ilegal yang merugikan negara sekaligus mencederai keadilan sosial.
“Kalau Pak Purbaya hanya datang lalu bicara manis di depan pelaku industri tanpa ada tindakan tegas, itu sama saja omon-omon. Publik butuh bukti, bukan sekadar retorika,” kata Firdaus saat dimintai tanggapan, Selasa (23/9/2025).
Firdaus menegaskan, keberanian menindak tegas jaringan rokok ilegal seperti “Cahaya Pro” dan puluhan merek lainnya harus berjalan tegak lurus dengan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Prabowo sejak awal tegas soal kedaulatan ekonomi. Jangan sampai di level kementerian, semangat ini justru mandek. Kalau mau tegak lurus dengan visi presiden, mafia rokok ilegal di Madura harus ditumpas. Dalam hal ini, Menkeu Purbaya potensi se pemikiran dengan Presiden Prabowo: sapu bersih mafia rokok ilegal sampai ke akar-akarnya,” ujarnya tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap rokok ilegal akan memukul jutaan pekerja industri legal yang selama ini taat aturan.
“Mereka yang bekerja di pabrik resmi bukan hanya kehilangan daya saing, tetapi juga terancam mata pencahariannya. Sementara yang bermain di sektor ilegal hidup nyaman tanpa bayar pajak,” ucapnya.
Lebih jauh, Firdaus menyebut bahwa langkah konkret pemerintah memberantas rokok ilegal akan menjadi warisan penting bagi periode pemerintahan saat ini.
“Kalau rokok ilegal bisa diberantas, negara bukan hanya menjaga penerimaan, tetapi juga menjaga marwah hukum. Itu yang ditunggu rakyat. Kalau ini gagal, maka publik akan menilai pemerintah hanya pandai beretorika tanpa nyali menegakkan hukum di lapangan,” pungkasnya.
