SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Aliansi Penyelamat Masyarakat Sumenep (APMS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Kamis (4/9/2025). Aksi ini menyoroti polemik pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sumekar Line, yang dinilai sarat kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
Koordinator lapangan aksi, Dedy Wahyudi, mengungkapkan bahwa PT Sumekar Line menerima suntikan dana sebesar Rp 4 miliar dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 lalu.
“Jumlah itu sangat fantastis bagi ukuran BUMD yang sedang sakit kronis. Berdasarkan kajian kami, penggelontoran dana tersebut sarat konflik kepentingan,” tegas Dedy dalam orasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
APMS menilai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Yayak Nurwahyudi, Kepala Disperkimhub, yang juga merangkap sebagai Komisaris Utama PT Sumekar Line. Posisi ganda tersebut, menurut Dedy, jelas membuka ruang conflict of interest.
“Seorang pejabat publik menggunakan kewenangannya untuk menyuntikkan dana kepada perusahaan yang ia duduki. Ini bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti persoalan internal PT Sumekar Line, termasuk dugaan penunggakan gaji karyawan. Kondisi ini, kata Dedy, semakin menegaskan ketidakberesan dalam pengelolaan BUMD tersebut.
“Bagaimana mungkin gaji karyawan tidak dibayarkan, sementara dana miliaran rupiah bisa digelontorkan. Ini mencederai rasa keadilan,” tambahnya.
Dalam aksinya, APMS mendesak Bupati Sumenep untuk keluar menemui massa secara langsung. Mereka menilai sikap bupati akan menjadi bukti konsistensi terhadap tagline kepemimpinannya, “Bismillah Melayani.”
“Kalau bupati tidak berani menemui rakyatnya, berarti tagline itu hanya slogan kosong,” pungkas Dedy.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung. Massa aksi tetap bersikukuh untuk bertemu langsung dengan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
