SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Sumenep menggelar audiensi dengan DPRD Sumenep bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (26/8/2025). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD ini membahas soal tumpang tindih data penerima bantuan sosial (bansos) di daerah.
Audiensi dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial (Dinsos), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Komisi IV DPRD Sumenep. Mahasiswa menyoroti ketidaksinkronan data antara BPS dan Dinsos yang dinilai berdampak pada penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.
Koordinator Aliansi BEM Sumenep, M. Salman Farid, menyebut praktik penyalahgunaan bansos di lapangan sudah meresahkan warga miskin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak yang terjadi di lapangan terkait penyalahgunaan bantuan. Hak masyarakat miskin diambil oknum. Yang dapat justru orang-orang dekat, bukan orang yang benar-benar layak,” kata Salman.
Hal senada disampaikan Ahc. Fadlan Masykuri. Ia menyoroti kondisi masyarakat di kepulauan Kangean yang masih tinggal di rumah tidak layak huni namun belum pernah tersentuh bansos.
“Ini memperjelas bahwa kinerja pemerintah terkait belum maksimal,” ujarnya.
Menanggapi kritik mahasiswa, Kepala Dinsos Sumenep, Mustangin, mengakui adanya masalah di lapangan. Bahkan, ia menyebut masih banyak penerima lama yang seharusnya sudah dicabut haknya namun tetap menikmati bansos.
“Kami tahu ada oknum yang memanfaatkan situasi ini. Maka kami berharap ada bantuan dari mahasiswa untuk melaporkan melalui fasilitas yang tersedia,” kata Mustangin.
Pernyataan itu langsung ditanggapi keras oleh M. Rofiqul Mukhlisin dari BEM Sumenep. Ia menilai pemerintah tidak bisa hanya diam jika sudah mengetahui adanya kecurangan.
“Lucu kalau pemerintah tahu tapi tidak ada gerakan. Karena itu, kami siap turun langsung menelusuri siapa yang layak dan siapa yang tidak dalam penerimaan bansos,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, BEM Sumenep mendesak pemerintah segera melakukan sejumlah langkah:
Evaluasi data penerima bansos di Sumenep, Evaluasi pendamping Dinsos dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Lebih lanjut Salman menegaskan mahasiswa akan terus mengawal persoalan ini hingga ada perubahan nyata.
“Selagi masih ada ketimpangan dan ketidakadilan, haram hukumnya bagi kami untuk tunduk dan diam,” pungkasnya.
