SIDOARJO | KLIKTIMES.ID – Sebanyak 11 pabrik rokok asal Kabupaten Sumenep, Madura, resmi mengantongi Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I.
Penyerahan izin dilakukan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim I, Untung Basuki, di Kantor Wilayah DJBC Jatim I, Sidoarjo, Senin (8/9/2025).
Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumenep, Kepala KPBC Madura Novian Darmawan, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Moh Ramli, serta Direktur PD Sumekar, Hendri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Untung Basuki menyampaikan bahwa pemberian izin NPPBKC ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat industri rokok legal sekaligus menekan peredaran rokok ilegal di Madura.
“Dengan diberikannya NPPBKC ini, kami berharap perusahaan rokok yang tergabung di Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Sumenep bisa mematuhi regulasi, membantu mengurangi rokok ilegal, dan menciptakan ikon rokok khas Madura yang legal serta kompetitif,” kata Untung.
Ia menjelaskan, perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan APHT juga mendapat fasilitas penundaan pembayaran cukai hingga 90 hari. Skema ini berbeda dengan perusahaan rokok di luar kawasan yang wajib membayar cukai di muka.
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan bahwa keberadaan pabrik rokok legal di daerahnya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.
“Sebelas pabrik rokok ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi daerah sekaligus menyerap tenaga kerja masyarakat Sumenep,” ujar Fauzi.
Orang nomor satu di Kabupaten Sumenep itu menegaskan bahwa Pemkab Sumenep berkomitmen mendukung keberlanjutan APHT dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, PD Sumekar sebagai pengelola kawasan diminta menjaga aset yang telah diserahkan pemerintah daerah.
Dengan terbitnya izin NPPBKC ini, langkah pabrik rokok di Sumenep untuk beroperasi secara legal semakin terbuka. Pemerintah daerah bersama Bea Cukai menaruh harapan besar agar industri ini tidak hanya menjadi penopang ekonomi lokal, tetapi juga menjadi benteng dalam pemberantasan rokok ilegal yang selama ini marak beredar di Madura.
